Share This Post

Uncategorized

Indonesia : “Tambang dan Sumber Minyak” Masa Depan

Indonesia : “Tambang dan Sumber Minyak” Masa Depan

“Menjadi petani telah membuat saya belajar, bahwa pangan adalah komoditas yang tidak akan ada “matinya”.”

Liston Depari

Cerita dari Bang Liston ini membuat saya kembali bernostalgia dengan sesi pertama Sekolah Sosial PSIK (Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan) ITB. Kala itu, kami sedang membahas pada siapakah kelak kekuasaan dunia akan jatuh, lalu apa sebab dari jatuhnya kekuasaan itu. Merujuk kepada negara-negara adidaya, terlihat bahwa ada benang merah antara penguasaan teknologi, militer, dan sumber daya mineral juga logam mulia dalam penjelmaan menjadi digdaya. Namun, pada saat itu, kami yakin, nantinya kekuasaan bukan hanya berpegang pada hal tersebut. Menurut kami, kekuasaan terhadap pangan (makanan dan air bersih) akan menjadi komponen utama dalam “menaklukan” dunia.

Hari ini, ada sekitar sembilan miliar orang yang harus diisi perutnya dan dibasahi kerongkongannya. PBB sendiri memprediksi bahwa ada kenaikan kebutuhan produksi pangan sebesar 60%-70% pada 2017. Tentu saja ini bisa menjadi sangat mengkhawatirkan karena industri makanan terutama dari sisi pertanian dan perkebunan adalah yang paling lambat perkembangannya. Bahkan menurut survey McKinsey, pertanian menempati peringkat terbawah dari segi perkembangan teknologinya di dunia. Maka, muncul pertanyaan, apakah ini adalah sebuah ancaman serius bagi dunia, terkhususnya Indonesia?

Coba lihat sejenak, Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal karena potensi agrikulturnya besar dan kaya maritimnya. Namun, kenyataanya kita masih gagal dalam menyelesaikan masalah produksi pangan dalam negeri. Syukurlah, untuk kemaritiman, sesuai informasi yang menyebar di masyarakat, terlihat bahwa kita sudah lebih berani “unjuk gigi” ke dunia. Selain itu, kontribusi agrikultur di Indonesia juga masih sangat kecil, hanya sebesar 13.9% dari GDP sektor, jauh dibanding sektor industri dengan nilai 40.3%. Dengan keadaan seperti ini, bukankah kesannya kita ingin meninggalkan titel “negara agraris”? Apakah kita memang mau fokus hanya pada sumber daya mineral atau manufaktur dan sudah cukup siap untuk mengolahnya sendiri? Apakah itu memang keinginan kita, seluruh rakyat Indonesia, baik elit maupun bukan?

Jangan lupa, bahwa negara-negara adidaya sekarang, Tiongkok dan Amerika Serikat adalah 2 negara yang termasuk top four dalam memproduksi pangan. Tiongkok ada di nomor 1 dan Amerika ada di nomor 3 di bawah India dan diatas Brazil. Hal ini bukanlah pencapaian kebetulan semata. Tiongkok menandai kesadarannya pada tahun 1996 melalui publikasi The Grain Issue on China berisi soal ide-ide menangani masalah pangan dan pengembangan keberlanjutan. Berbeda dengan Amerika, negara jajahan Inggris tersebut banyak terpengaruh dengan karya dari ekonom Inggris, Thomas Maltus. Tulisan Maltus, Essay on the Principle of Population, memang banyak mengubah pemikiran banyak orang dan “mencambuk” mereka agar berinovasi terutama di bidang pangan.

Selain alasan-alasan mencukupan diri sendiri, kemandirian akan pangan tentu juga banyak dimanfaatkan dalam politik. Misalnya, Indonesia adalah negara yang masih harus bergantung pada impor beras Korea— asumsikan dalam kasus ini hanya Korea yang bisa menyuplai beras— untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan harga dari beras di pasar Indonesia. Suatu hari, kita melakukan hal yang dirasa Korea sangat mengganggu kepentingan mereka. Mereka tidak akan segan-segan melakukan pelarangan ekspor beras ke Indonesia sampai masalah kepentingan mereka selesai sesuai keinginan mereka. Keadaan ini tentu akan membuat Indonesia kelimpungan, terlebih lagi jika pada keadaan itu Indonesia dalam keadaan sangat butuh beras. Masyarakat yang lapar — ditambah bumbu-bumbu kebencian dari mereka yang diuntungkan dari collapsenya pemerintahan yang sedang berkuasa — tentu sangat mungkin mengakibatkan kekacauan dan kerusakan parah yang berdampak umum. Oleh karena itu, kedaulatan pangan — istilah kerennya, food power — tentu menjadi faktor utilitas yang penting dari suatu negara.

Jadi, demi menjawab pertanyaan di atas, menurut saya, masalah pangan sangat mungkin akan mengancam dunia, yang mana sekarang pun sudah mengancam beberapa bagian dari dunia ini. Indonesia, khususnya para pemangku kebijakan, pemegang modal, harus bisa melihat ini. Tahun 2018, perlu dicatat, Somalia telah melakukan perjanjian dengan Tiongkok soal “kerja sama” penangkapan ikan di zona produktif Somalia yang kaya akan jenis ikan Tuna. Bagaimana dengan Indonesia ? Sangat disayangkan, jika calon eksekutif dan legislatif hanya bisa berbicara mimpi soal swasembada pangan. Bagaimana dengan bentuk programnya? Pengembangan teknologinya? Lalu, bagaimana memanen “manusia” yang sudah siap dengan programnya? Jangan sampai negara lain lebih dulu memetakan potensi kita, lalu kita diikat “kontrak menggiurkan” dan baru kita sadari kerugiannya puluhan tahun kemudian.

Saya pribadi sangat mengharapkan adanya calon pemangku kebijakan, politisi, yang memang menaruh hati mau berkorban menjadi wakil petani sampai peneliti dibidang pangan. Kedaulatan pangan tidak akan bisa dicapai jika pemerintah tidak mengambil langkah suportif jangka panjang, apalagi dengan sistem kita yang Pancasila — bukan kapitalis, bukan juga sosialis. Kita butuh laboratorium yang sudah “disenjatai”, kita butuh ilmu-ilmu dari negara lain di luar sana, kita butuh kebijakan yang menjamin hak-hak buruh tani dan kebun, kita butuh api picu untuk melahirkan Liston Depari lainnya dari kalangan anak muda, kita butuh peraturan yang “memaksa” pengusaha luar dan dalam negeri untuk berkontribusi besar di sektor agraria ini, baik materi maupun pengetahuan. Oleh karena itu, kita butuh pemangku kebijakan dan pembuat peraturan yang paham dan mau memperjuangkan potensi ini, sebab, saya yakin, makanan dan air bersih adalah emas dan minyak masa depan. Setidaknya, kalaupun, bangsa ini dirasa tidak punya gairah dalam menggali potensi ini atau bahkan pemerintah tidak menganggapnya sebagai sebuah potensi, kami punya orang — legislatif maupun eksekutif — yang akan menjelaskannya kepada kami.

Sebagai perbandingan terakhir, majalah NatGeo Indonesia edisi bulan November juga membawa kita berefleksi dari negeri lain perkara inovasi dalam makanan. Inovasi tersebut diperkenalkan dan dikupas dalam artikel berjudul Menu Masa Depan : Burger Serangga, Gulma, dan Sayur Berdarah. Pemikiran-pemikiran ini lahir dilatarbelakangi oleh kebutuhan produksi pangan yang meningkat, tetapi harus bersinergi dengan kebutuhan menjaga lingkungan dan lahan produktif. Belum lagi, jika dilakukan industrialisasi makanan, misalnya daging sapi olahan, itu akan berefek pada penggunaan air bersih yang sangat tinggi dan memberikan sumbangsih emisi karbon ke Bumi. Karena sadar akan hal-hal di atas, mereka mencoba melakukan eksperimen apa pun yang bisa memenuhi kebutuhan protein tapi tidak menimbulkan polusi penggunaan lahan berlebih, hasilnya inovasi keripik serangga sampai daging burger dari gandum yang diwarnai dengan buah bit. Dari hal-hal di atas, tentu kita sadar bahwa itu tidak akan terjadi jika tidak ada laboratorium yang memadai, peneliti yang berjuang dan berkorban melakukan risetnya, dan sokongan dana atau izin dari pemerintah dan/atau pemegang modal.

Maka, selama kita masih bisa santai membuka media sosial buat menonton keributan antar dua kubu “politik” atau bahkan masih sempat menjejakkan diri melalui tulisan kebencian, mungkin ada baiknya kita sama-sama belajar bagaimana cara menjadi bang Liston, menjadi petani sekaligus pengusaha muda yang punya inovasi, peneliti yang bekerja keras demi teknologi dan keilmuan baru, atau bahkan mulai belajar kebijakan yang ada dan kita perjuangkan lewat jalur yang ada. Karena, sepertinya pemerintah dan pemangku modal kita kurang suka mengambil inisiatif lebih dulu soalnya kebanyakan mereka sudah jompo. 🙂

Ferio Brahmana Seorang mahasiswa Teknik Fisika ITB, anak muda yang senang banyak hal, teknologi, sains, politik, ekonomi, dan ingin memajukan bangsa.

Share This Post

Leave a Reply

Lost Password

Register

Social Login