Share This Post

Umum

Indonesia Telah Kehilangan Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia Telah Kehilangan Bhinneka Tunggal Ika
Indonesia Telah Kehilangan Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia sejak dulu diakui dunia sebagai Negara yang kaya akan ragam corak buadayanya. Berbagai etnis dan suku hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis. Begitu juga dalam hal toleransi beragama.

Tidak sedikit yang mengatakan negeri kita ibarat sekeping syurga yang tercampak di muka bumi ini. Ya, negeri yang subur dan makmur yang beraneka ragam flora dan faunanya terpatri di Bumi Nusantara yang beridiologi Pancasila dengan motto Bhinneka Tunggal Ika.

Namun saat ini marwah keharmonisan itu sepertinya mulai hilang akibat dari ‘ketidakmampuan’ masyarakat menalar apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Terlebih dalam memasuki tahun politik ini, apa saja bisa dijadikan sebagai persoalan yang diangkat menjadi suatu isu.

Masih ingat tentang saudara-saudara kita yang melakukan ibadah tidak di tempat sebagaimana mestinya. Mereka mengerjakan ibadah di pinggir jalan di seberang Istana. Seperti contoh umat Kristiani GKI Yasmine yang rumah ibadahnya di segel oleh Pemkot Bogor sejak 2012 yang lalu.

Dalam UUD 1945 Pasal 29 menyebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing & untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Pasal ini merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap semua umat beragama di Indonesia.

Selain itu juga merupakan bentuk Peneguhan dan Penegasan bahwa Negara Indonesia didirikan bukan atas dasar satu agama saja, tetapi memberikan kedudukan yang sama bagi semua Pemeluk Agama yang berkembang di Indonesia.

Konsepsi satu untuk semua merupakan kesepakatan bersama dari para Pendiri Bangsa dengan melihat realitas kemajemukan bangsa. Maka disepakati 5 sila dalam Pancasila.

Hal serupa yang dialami GKI Yasmin juga terjadi di Jambi. Sebagaimana berita yang dilansir dari Tribun Jambi dot com, Gereja Methodist Indonesia Kanaan di Jambi ‘disegel’ oleh Pemerintahan Kota (Pemkot) Jambi pada, Kamis (27/09/18). Akibat penyegelan tersebut puluhan jemaah gereja menangis karena tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya.

” Saya sebagai Kader PSI melihat 3 gereja di Wilayah RT 07 Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang disegel oleh Satpol PP atas ketidaksetujuan masyarakat setempat adanya pemeluk Agama lain selain Agama tertentu. Ini merupakan bentuk penolakkan Toleransi yang terang-terangan, sudah jelas menolak Bhinneka Tunggal Ika sebagai Persatuan & Kesatuan NKRI karena Pasal tersebut dari UU sudah menjelaskan dengan sejelas jelasnya bahwa Kerukunan Umat Beragama dijamin oleh UU sebagai bentuk Kemerdekaan memeluk Agama masing masing ” ujar Hasudungan Limbong (Caleg DPR RI 3 Sumut dari PSI) kepada teman-teman media.

Ada 3 gereja yang disegel oleh Pemkot Jambi (bahasa Pemkot Jambi, Penghentian Sementara penggunaan rumah ibadah), yakni ; Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Methodist Indonesia (GMI), dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) yang berada di Kelurahan Kenali Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Kamis, 27 Sepetember 2018.

“Wawasan kebangsaan kita telah mengalami kemerosotan, bukan saja dimasyarakat tetapi juga di penyelenggara pemerintahan, dan sepantasnyalah Revolusi Mental yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika digalakkan sejak dini, dan dalam kasus ini aparat negara harus tegas dan negara harus hadir, agar tidak terulang masyarakat yang intoleran bertindak sesukanya” lanjut Hasudungan Limbong.

Dipihak lain salah satu Kader PSI yang merupakan Aktivis Muda dan juga Tokoh Muda Sumut memberikan tanggapan tentang ‘penyegelan’ Gereja di Jambi.

“Saya baru dengar ada yang berani menolak Agama tertentu dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, saya juga melihat ini jelas sudah dipolitisir dan kalau ngak ada yang politisir mana mungkin Satpol PP berani menyegel Gereja tanpa ada yang Instruksi “, tegas Luciana Kho, SE (Sekretaris DPW Solidaritas Indonesia Bersatu – Sumut, yang juga Caleg Sumut 10).

Seperti diketahui penyegelan (penghentian sementara) yang disertai pelarangan ibadah di lokasi tiga gereja tersebut merupakan tindak lanjut dari suatu pertemuan antara FKUB, MUI, Lembaga Adat Melayu, Polresta Jambi, Kodim 0415/Bth, unsure Kejari, Kapolsek Kotabaru, Koramil Telanaipura, Camat Alam Barajo, Lurah Kenali Besar, tokoh / perwakilandan Umat Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, Jemaat Gereja, unsure masyarakat lainnya, dan Pemerintahan Kota (Pemkot) Jambi pada 26 September lalu. (sumber; kabar daerah dot com 29/09/18).

” Sudah saatnya pihak Kepolisian setempat menelusuri kasus tersebut agar tidak meluas kemana mana supaya Kebhinnekaan tetap terjaga, kalau ada indikasi yang sengaja menaikan tensi suhu politik bisa tindak tegas pelaku perusak NKRI ” tegas Luciana Kho, kembali.

Penulis juga sepakat apa yang disampaikan oleh Luciana Kho, terutama bila ada indikasi adanya persoalan penolakan itu terkait dengan memasuki tahun politik. Dimana kemungkinan ada yang mencoba mempolitisir persoalan tersebut untuk membenturkan antar umat beragama dan /atau dengan pemerintah.

Pendirian rumah ibadah umat minoritas di tempat warga yang mayoritas, memang bisa menimbulkan banyak masalah, karena menyangkut sentimen dan fanatisme keagamaan yang mendalam. Karena itu supaya tidak terjadi konflik sosial maka pendirian rumah ibadah perlu diatur dengan mempertimbangkan Aspek Keadilan.

Sisi lain terlepas dari persoalan izin IMB , dalam amatan penulis, bila pemerintah pusat masih mendiamkan sementara, ini akan dianggap Pemerintah abai dengan kemerdekaan warganya dalam menganut dan menjalankan ibadah menurut agamanya. Tetapi bila pemerintah merespon dengan menegur Pemkot Jambi, persoalan lain dikhawatirkan akan terjadi aksi massa kembali.

Persoalan belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) mungkin saja bukan faktor kesengajaan, tetapi bisa jadi karena faktor terlalu lama dan panjang proses izinnya. Atau dengan kata lain faktor di luar ‘kemampuan’ mereka yang mana seharusnya diakomodir dan diselesaikan oleh aparat pemerintah setempat.

Hal ini bisa saja memicu bagi kelompok-kelompok lain yang sejak dulunya tidak senang dengan era pemerintahan sekarang. Isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam tahun politik ini tetap masih tidak akan jauh dan masih digaungkan.

Bagi umat Islam yang mayoritas di negeri ini dan terbesar di dunia tidak perlu khawatir terhadap saudara-saudara kita dari agama lain yang mendirikan rumah ibadahnya. Terlalu berlebihan rasanya jika itu dikatakan bisa mempengaruhi keimanan.

Sebagai seorang Muslim, penulis menjunjung tinggi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Undang-undang dalam konstitusi Negara telah mengaturnya dengan jelas terhadap aturan hidup antar umat beragama dan syarat-syarat pendirian suatu rumah ibadah.

Bukankah Islam itu “Rahmatan Lil Alamiin?”. Sebagai rahmat untuk semua, maka kita pun harus bijak dalam persoalan rumah ibadah agama lain. Terhadap kriteria atau syarat pendirian rumah ibadah memang perlu di atur. Tetapi bukan dipersulit dengan proses yang lama (berbelit-belit).

Perlu kematangan dan kedewasaan dalam memahami Kebhinekaan kita dalam bingkai NKRI. Dalam agama Islam juga mengajarkan kemajuan bagi umatnya. Tidak saja dalam hal pengetahuan tapi juga dalam hal akhlak dan moral (menghormati perbedaan).

Keduanya selaras dan beriringan dalam mencapai kemajuan peradaban. Semakin tinggi nilai peradaban maka semakin maju suatu bangsa dan negara.

Persatuan umat dalam perbedaan akan kuat dan bersinar di dunia ini jika toleransi betul-betul dijaga dan dilestarikan. Hal ini jelas merupakan suatu kekuatan untuk meraih cita-cita menjadi negeri Baldatuun Thoiyyibatun wa Rabbun Ghafuur di Bumi Nusantara yang berfalsafah Pancasila.

Oleh karena itu Kebhinnekaan kita sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa dan menjadi pelangi nusantara.

Penutup, tidak salah ungkapan bijak ini kita renungkan ; “Dia yang bukan saudara dalam keimanan, adalah saudara dalam kemanusiaan”. (Khalifah Ali bin Abi Thalib)

"Saya baru dengar ada yang berani menolak Agama tertentu dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, saya juga melihat ini jelas sudah dipolitisir dan kalau ngak ada yang politisir mana mungkin Satpol PP berani menyegel Gereja tanpa ada yang Instruksi ", tegas Luciana Kho, SE (Sekretaris DPW Solidaritas Indonesia Bersatu - Sumut, yang juga Caleg Sumut 10).

Share This Post

Leave a Reply

Lost Password

Register

Social Login