Share This Post

Umum

Kebijaksanaan baru dalam skema pendidikan

Kebijaksanaan baru dalam skema pendidikan

Walau bukan kebijaksanaan baru dalam skema pendidikan di Indonesia serta telah berjalan hampir 20 tahun, ujian nasional (UN) tetap menarik serta tetap up to date untuk dibicarakan lebih belakangan ini marak terdengar berita pemerintah tengah serius membahas gagasan penghilangan UN dengan fakta UN diindikasikan tidak berhasil mengukur kualitas siswa hingga konon tuturnya pemerintah selekasnya akan menggali tanah untuk mengubur UN pada 2021.

Kontan serta ketertarikan kemauan pemerintah untuk mengubur UN jadi paradoks serta memetik pro-kontra di warga. Tidak tanggung-tanggung tokoh sekaliber Jusuf Kalla (JK) sayangkan kemauan pemerintah itu; ia berkeyakinan penghilangan UN malah beresiko buat kualitas pendidikan. Menurut dia, ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah ditambah lagi tidak ada UN.

Pasti perkataan itu jauh dari ceplas-ceplos, asal bunyi, atau asal viral tetapi perkataan lahir dari pengetahuan yang utuh, pandangan dalam, serta pengalaman pahit-getirnya penjelajahan dalam ikhtiar penambahan kualitas pendidikan Indonesia. JK serta beberapa faksi yang kontra pada kemauan mengubur UN paling tidak mempunyai fakta fundamental, strategis, serta filosofis jika UN; pertama, berkaitan dengan pidato Presiden Jokowi saat dikukuhkan kembali.

Presiden mengutamakan pentingnya jamin sudah serta selalu dirasakannya out come yang berkualitas dari tiap kebijaksanaan serta program pemerintah oleh warga. Dalam kerangka pendidikan, hal tersebut dapat dimaknai jika kebijaksanaan serta program pendidikan harus konsentrasi untuk membuahkan lulusan bermutu. Dengan begitu kita membutuhkan alat ukur nasional untuk menggaransi kualitas pengetahuan, ketrampilan, serta ciri-ciri lulusan terstandar nasional serta global ,hingga beberapa lulusan akan sukses jalani kehidupan di era yang semakin kompleks serta cepat beralih ini.

Ke-2, aspek khusus serta murah yang bisa mengangkat kualitas pendidikan ialah motivasi belajar siswa, motivasi mengajar guru, motivasi manajerial kepala sekolah, serta motivasi keterkaitan orang-tua dalam evaluasi anaknya. Hingga, kita membutuhkan penilaian yang berikan motivasi serta membuahkan info berarti yang dipakai untuk melakukan perbaikan proses evaluasi di kelas serta melakukan perbaikan kapasitas guru, sekolah, serta pemerintah. Karena itu kita butuh menguatkan serta mengharmonisasikan penilaian yang dikerjakan oleh guru, unit pendidikan, serta pemerintah.

Ke-3, salah satunya misi mulia pendidikan ialah mendatangkan NKRI dalam tiap hati, pemikiran, perkataan, tindakan, serta indera peserta didik. Karena itu kita membutuhkan satu cara yang efektif serta diresmikan buat semua siswa Indonesia dimana dengan cara itu siswa rasakan dianya jadi orang Indonesia yang berbangsa, bertanah air, berbahasa, serta berujian nasional Indonesia.

Rasa satu Indonesia ini akan berbuah kebanggaan jadi siswa NKRI waktu siswa menggenggam selembar sertifkat hasil ujian nasional dengan logo Burung Garuda tertulis Bhineka Tunggal Ika serta Republik Indonesia dan di tandatangani oleh otoritas pendidikan, selanjutnya sertifikat itu disimpan dalam satu tempat paling baik di tiap rumah mereka untuk dijaga serta dipakai dalam jalani kehidupan jadi masyarakat negara Indonesia. Jaga sertifikat itu bermakna jaga NKRI.

Sedang mereka yang pro dengan kemauan pemerintah untuk mengubur UN melihat UN seperti timbangan rusak, meremehkan pendidikan ciri-ciri, cuma mengukur kompetensi pengetahuan, tidak adil, mis-orientasi evaluasi, masalah ujian nasional berbasiskan computer susah, serta mapel yang tidak diujikan dalam UN kurang dihargai. Pada akhirnya dengan bekal fakta tehnis ini beberapa mereka menyarankan supaya pemerintah meniadakan UN, serta untuk memetakan kualitas belajar-mengajar butuh dikerjakan pekerjaan pelajari di sekolah.

Silahkan kita uji pandangan ini dengan analisa rasional yang benar-benar simpel serta tehnis. Pertama, UN seperti timbangan rusak, cuma mengukur kompetensi pengetahuan, soalnya susah. Pandangan ini berkaitan erat dengan persoalan instrumen atau masalah UN yang dianalogikan dengan timbangan jadi alat untuk menimbang berat suatu hal. Jadi jika timbangannya rusak, karena itu hasil pengukurannya akan salah, tidak menggambarkan berat sebenarnya dari benda yang ditimbang.

Bila timbangannya rusak, karena itu terlihat lucu seandainya kita mempersalahkan lalu buang atau mengubur timbangan itu. Melakukan perbaikan akan jauh terlihat lebih arif serta pintar. Demikian pula bila kita temukan belum lebih baiknya kualitas masalah UN, contohnya masih ada masalah UN yang salah ide, penentuan serta pemakaian bahasanya tidak pas, berisi muatan yang punya potensi politisasi, karena itu yang diperbaiki kualitas soalnya, bukan mempersalahkan atau mengubur UN-nya.

Memang UN sekarang baru mengukur ranah kognitif kompetensi pengetahuan siswa pada beberapa mata pelajaran dengan masalah pilihan ganda. Kebijaksanaan ini didasarkan; pertama, pada segi tehnis ujian bertaraf besar dengan juta-an peserta ujian dimana hasil ujian harus dipublikasikan dalam sekejap serta dalam tempo sesingkat- secara singkat. Karena itu, bentuk masalah pilihan ganda jadi pilihan.

Ke depan, dengan perkembangan tehnologi lewat aplikasi mekanisasi penskoran, masalah tanggapan terbuka sangat mungkin bentuk masalah UN bukan sekedar pilihan ganda, tetapi tanggapan terbuka seumpama rincian serta bentuk lain hingga hasil UN lebih menggambarkan potensi valid siswa. Dalam waktu peralihan ini, guru serta sekolah butuh terus didorong serta diperkokoh kompetensinya untuk memakai masalah tidak hanya masalah pilihan ganda pada beberapa kegiatan penilaian pada tingkat kelas serta sekolah hingga dapat lengkapi kekurangan UN serta tingkatkan marwah mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN.

Ke-2, disparitas fasilitas serta prasarana contohnya labolatorium serta sarana olah raga yang masih tinggi antarsekolah serta antardaerah belum sangat mungkin menetapkan ujian nasional yang mengukur kompetensi ketrampilan juta-an siswa dengan standard hingga penilaian kompetensi ketrampilan jadi lebih berarti dikerjakan oleh guru serta unit pendidikan dengan memperhitungkan sarana serta karakter ketrampilan yang sangat mungkin diujikan.

Pikirkan jika pemerintah memaksa memandang ketrampilan siswa dengan terstandar nasional, pasti memunculkan beberapa kekacauan di lingkungan pendidikan serta warga. Bila fasilitas serta prasarana minimum berkaitan evaluasi ketrampilan sudah dapat dipenuhi serta dengan pertolongan tehnologi benar-benar, sangat mungkin ke depan UN mengukur segi ketrampilan.

Ke-3, penentuan butir masalah untuk ujian bertaraf besar terstandar seperti UN tetap memakai aturan “apa yang di ajarkan, itu yang diujikan”. Berarti, merujuk pada karakter kompetensi fundamen yang sudah di ajarkan oleh guru serta memperhitungkan kualitas standard nasional pendidikan. Dengan begitu, sebelum mengaitkan masalah UN begitu susah, memberikan keuntungan beberapa faksi, belum di ajarkan, serta tidak ada pada buku teks pelajaran, yakinkan praktik guru mengajar serta buku yang dibaca sudah sesuai kompetensi fundamen dalam soal dimensi proses kognitif, dimensi pengetahuan, content, serta kerangka dalam kurikulum.

Bila nyatanya praktik mengajar serta buku bacaan tidak sesuai dengan kompetensi fundamen, karena itu yang perlu diperbaiki ialah kualitas guru serta buku pelajaran, bukan mempersalahkan UN. Malah kita harus mengucapkan terima kasih pada UN yang sudah jadi cermin yang jujur buat muka kita. Sayangnya, muka jelek cermin dibelah, bukan melakukan perbaikan perawatan muka serta membaca buku langkah menjaga muka secara benar supaya muka kita jadi cantik ciamik.

Keluhan pada semakin jumlahnya masalah UN yang mengukur potensi berpikir tingkat tinggi atau HOTS dirasa semakin memberatkan serta mempersulit siswa pun tidak mempunyai fundamen pedagogis yang pas. Ingat, belajar itu bukan mempersiapkan siswa untuk sukses di waktu dulu guru, tetapi untuk suskes di waktu depan. Jadi, mulai dimuatnya soal-soal HOTS pada UN tidak hanya mengukur kapasitas guru di ruangan kelas dalam memberitahu, memahamkan, memberikan, serta mengaplikasikan prose berpikir tingkat tinggi, mengukur ketrampilan berpikir analitis, gawat, evaluatif, serta kreatif sebab sejumlah besar kejadian jaman sekarang cuma dapat dipecahkan dengan potensi berpikir itu.

Terobosan Mendasar

Selanjutnya, masalah masukan yang mengatakan jika UN condong meremehkan peningkatan ciri-ciri. Opini ini lemah dengan empiris sebab mulai 2015 pemerintah sudah menggerakkan penerapan UNBK. Berarti, tidak hanya tingkatkan kualitas hasil UN dengan akademik, UNBK berefek relevan turunkan tingkat manipulasi dalam ujian. Tidakkah ini ada jalinan kuat dengan ciri-ciri?

Meskipun begitu supaya peningkatan ciri-ciri ini semakin masif serta jadi arah mendasar pendidikan, telah waktunya kita meningkatkan feature pada UN kita dengan feature penilaian ciri-ciri dimana hasilnya dapat diadukan berbentuk rapor ciri-ciri siswa, sekolah, wilayah, serta nasional. Dengan metodologis ini memungkinkan.

Oleh karenanya, terobosan mendasar yang dapat dikerjakan pemerintah dari paradoks pro serta kontra UN ini, menurut irit saya bukan pada dikubur, diteruskan, atau digantinya UN, tetapi pada marwah, arti, serta kesaktian ujian nasional dalam mendatangkan generasi milenial nasional yang fantastis. Oleh karenanya, pemerintah butuh jamin serta terus meninggikan marwah UN dengan jadikan hasil UN baik nilai serta indeks kredibilitas jadi salah satunya alasan.

Penetapan kelulusan siswa dari sekolah, hingga tak perlu ujian sekolah berstandar nasional serta seleksi penerimaan siswa atau mahasiswa baru pada tahap selanjutnya, hingga lebih efektif serta efisien. Kasihan sekali lihat siswa kelas 3 SMA atau sederajat diakhir waktu sekolahnya mereka harus lakukan beberapa puluh ujian untuk lulus serta meneruskan yaitu ujian sekolah berstandar nasional, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah praktik, UN, serta beberapa type ujian masuk perguruan tinggi.

Butuh menyinergikan beberapa peranan ujian ini jadi satu ujian nasional yang mengukur prestasi belajar siswa serta dipakai untuk beberapa manfaat persekolahan. Kebijaksanaan meninggikan marwah UN ini pelan-pelan akan dapat tingkatkan motivasi siswa, guru, kepala sekolah, orang-tua, kepala dinas, serta pemerintah untuk terus terjebak aktif serta efisien dalam mendatangkan generasi milenial yang fantastis.

UN berarti bila hasil UN betul-betul menggambarkan perolehan kompetensi siswa yang sebenarnya. Dengan begitu UN butuh memperluas daya jelajahnya ke semua segi kompetensi siswa baik pengetahuan, ketrampilan, atau ciri-ciri. Oleh karenanya butuh memformulasi kebijaksanaan skema UN yang dapat mengkonstelasi beberapa segi kompetensi siswa serta beberapa cara dan aktor penilaian.

UN sakti bila hasil UN betul-betul dapat dipercaya. Karena itu butuh dibuat satu instansi yang mempunyai otoritas penuh mengurus skema pelajari, penilaian, serta ujian dari TK sampai perguruan tinggi hingga instrumen UN, penerapan UN, serta pendayagunaan hasil UN makin dapat dipercaya.

Supaya UN sakti dalam kerangka menguatkan nilai-nilai NKRI jadi penyemai benih-benih perekat berkebangsaan serta kebinekaan, telah selayaknya masukkan muatan yang erat hubungannya dengan empat pilar berkebangsaan. Muatan itu dapat berbentuk mata pelajaran atau tertanam dalam konstruksi butir masalah UN. Nampaknya mendatangkan ujian nasional milenial yang bermarwah, berarti, serta sakti tambah lebih mendasar dibanding mengubur UN. Mudah-mudahan!

Share This Post

Leave a Reply

Lost Password

Register

Social Login