Share This Post

Umum

TPPU bukan TPU (Tempat Pembuangan Umum)

TPPU bukan TPU (Tempat Pembuangan Umum)

Beberapa pengumuman yang muncul pada sebuah portal web pemerintahan, salah satunya membuat saya cukup penasaran tentang headline yang berbunyi : ” Pengumuman Beneficial Owner “. Membuat saya ingin berselancar untuk menggali info yang berujung pada munculnya sebuah Peraturan (PP No.13 Tahun 2018) dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Semua info yang muncul seperti Beneficial Owner / Penerima Manfaat Terakhir terkait pada sesuatu yang bernama TPPU a.k.a Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelum membaca dokumentasi tersebut, marilah bersama-sama mencari tahu apa definisi yang sesuai untuk TPPU tersebut. Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU , menurut Muhammad Fuat Widyaiswara Utama adalah “Suatu perbuatan dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan supaya hasil-hasil kejahatan itu akhirnya kelihatan menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang legal”. Ngeri sekali yah membaca pengertiannya saja.Untuk unsur-unsur, serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya perbuatan TPPU dapat teman-teman gali lebih dalam dari berbagai sumber yang ada.

Beberapa instansi pemerintahan, saat ini mencantumkan sebuah persyaratan sebelum memberikan sebuah perizinan kepada sebuah ogranisasi. Hal tersebut mengharuskan sebuah organisasi untuk membuat gambar berupa bagan organisasi yang berisikan: seperti siapakah penerima manfaat terakhir dari sebuah organisasi ? peraturan ini tentunya berbeda dari peraturan sebelumnya. Apakah maksud dari adanya persyaratan tersebut ? Tentunya sesuai dengan visi Pemerintah untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Share This Post

2 Comments

  1. Sebenarnya, Beneficial Owner atau PP No.13 Tahun 2018 masihlah berada di “permukaan air” keruh saja, karena perlu manifestasi hukum yang lebih “pintar” untuk dapat mengurangi (bukan memberantas) Korupsi ataupun Money Laundry yang disangkakan. Sistem Administrasi di negeri ini, belumlah terlalu baik, bahkan banyak regulasi yang “berputar-putar”, yang sangat terasa telah meng’korupsi masyarakat. Contoh sederhana, masalah regulasi e-KTP. Di beberapa daerah, untuk mendapatkan e-KTP bisa menghabiskan waktu hingga 3 bulan. Bila kita runut secara detail, sistem pendataan masyarakat tersebut, tidaklah terintegrasi secara baik di komputerisasi Disdukcapil. Bila kita mau jujur, penganggaran sistem komputerisasi tersebut saja, sudah mengalami indikasi Korupsi, baik secara nilai tender, kinerja dan tentu saja berpengaruh pada hasil akhir dari sistem, akan mengalami pengurangan kualitas, baik waktu waktu dan manfaatnya. Demikian juga untuk regulasi lainnya, seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lain sebagainya, masih rentan akan delik kerja Korupsi. Bahkan para pegawai negeri yang menanganinya, wajahnya seperti kebingungan dengan sistem kerja di kantor mereka sendiri. Bro and Sis, para Caleg PSI yang sedang blusukan, mari membuka dialog terbuka dengan masyarakat, agar kelak saat Bro and Sis terpilih dan duduk sebagai Wakil Rakyat, tidaklah turut menjalani “rutinitas kebodohan” seperti para wakil rakyat dari partai sebelah…..

  2. biasanya koruptor melakukan Pencucian Uang dengan cara membeli aset atas nama pembantu atau orang terdekat agar tidak ketahuan.

Leave a Reply

Lost Password

Register

Social Login